Denpasar, Humas DPRD - DPRD Kota Denpasar meminta Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar (Disdikpora) lebih proaktif di dalam menyukseskan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Denpasar. Hal itu mengemuka dalam rapat kerja (raker) Komisi I, II, dan IV DPRD Kota Denpasar dengan Disdikpora Denpasar pada Jumat (21/2/2025).

Raker itu dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Denpasar, AA Putu Gde Wibawa, dan dihadiri ketiga Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, yaitu Ida Bagus Yoga Adi Putra, I Wayan Mariyana Wandhira, dan Made Oka Cahyadi Wiguna. Sementara dari pihak Disdikpora Denpasar hadir langsung Kadisdikpora Denpasar, AA Gede Wiratama, bersama jajarannya.

Ketua Komisi I DPRD Kota Denpasar, AA Putu Gde Wibawa, mengatakan, tiap komisi punya peran masing-masing dalam program MBG. Terutama Komisi IV yang akan mendampingi dan mengawasi pelaksanaan program berkoordinasi dengan Disdikpora. Komisi II memastikan bagaimana penganggarannya. Sementara Komisi I berkaitan regulasi pelaksanaan program ini. “Sehingga peran ketiga komisi dapat menyukseskan program ini,” ujarnya.

Kadisdikpora Denpasar menyampaikan, berkaitan dengan MBG di Kota Denpasar, saat ini baru ada dua vendor yang akan melaksanakan tugas sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kota Denpasar yaitu Yayasan Prabu Center 08 di Jalan Tukad Badung, Denpasar Selatan; dan Satria Rajawali Nusantara berlokasi di Jalan Gajah Sura, Peguyangan, Denpasar Utara.

Disampaikan, dari hasil pertemuan terakhir Disdikpora Denpasar bersama Badan Gizi Nasional Perwakilan Bali dan kedua vendor tersebut, MBG di Denpasar rencananya baru bisa dilaksanakan pada bulan Maret mendatang. Hal ini karena kesiapan dapur dari kedua vendor itu, baru selesai di akhir Februari.

Selain dua vendor itu, lanjut Kadisdikpora, Polda Bali dan Polresta Denpasar juga saat ini tengah membuat dapur umum untuk pelaksanaan program MBG ini. Polda menyiapkan di wilayah Denpasar Timur, sedangkan Polresta di Denpasar Barat. Kedua dapur umum itu diperkirakan baru rampung atau beroperasi akhir Maret 2025.

Wiratama menegaskan, dalam pelaksanaan MBG, semua dilaksanakan oleh BGN. Sementara pihak Disdikpora hanya ikut memonitor saja. “Semua makanan dari vendor yang ditunjuk BGN. Penerima manfaat adalah sekolah yang siswanya sudah terdaftar di Dapodik. Pemberian dilakukan saat hari sekolah efektif, yaitu selama 220 hari dalam setahun,” ujarnya seraya mengatakan satu dapur atau vendor itu hanya melayani 3-4 ribu siswa saja.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Denpasar, I Wayan Duaja, meminta Disdikpora harus betul-betul memperhatikan pelaksanaan MBG di Kota Denpasar. “Tidak asal terima saja. Bagaimana proaktif ikut mengawal pelaksanaannya. Harapan kami ini berjalan sesuai yang direncanakan dan tepat sasaran,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan Anggota Komisi I, I Wayan Gatra. Dia mengatakan, MBG sebagai program unggulan Presiden Prabowo kelihatannya masih bertahap. Walau leading sector dalam program ini adalah BGN, dia mengingatkan Disdikpora Denpasar untuk turut mempersiapkan dengan baik.

Mengingat, penerima atau sasaran program ini adalah anak-anak Denpasar, dan tujuannya sangat bagus untuk mengatasi kasus anak kekurangan gizi. “Saya harap Disdikpora jangan pasif. Harus proaktif. Koordinasi dengan BGN terus dilakukan. Kalau perlu, bentuk tim untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaannya nanti. Kalau terjadi kendala, sehingga cepat teratasi,” tegas Gatra.

Dalam raker ini, para anggota DPRD juga menyoroti bagaimana memastikan kesehatan dari tempat pengolahan atau dapur umum yang digunakan, pemenuhan gizi dari makanan yang disajikan, juga antisipasi makanan tidak sampai basi saat dibagikan kepada siswa.

Selain itu, DPRD mempertanyakan masih sedikitnya vendor dan dapur umum yang menjadi SPPG di Kota Denpasar, sehingga sedikit pula jumlah siswa yang mampu terlayani. Terkait hal ini, Disdikpora pun diminta untuk terus mengkomunikasikannya dengan BGN.

“Kita jangan hanya berdiam diri saja. Hanya menerima saja dari pusat. Minimal kita punya teknis skema pendistribusiannya. Punya estimasi berapa rekanan idealnya di Denpasar. Kita harap program pemerintah beri makanan bergizi benar-benar bergizi dan meningkatkan kualitas gizi anak. Jangan sampai hanya sekadar berjalan,” ujar Wakil Ketua DPRD Denpasar, Mariyana Wandhira.

Mengakhiri raker, Ketua Komisi I DPRD Kota Denpasar mengatakan, masih banyak hal yang perlu dikomunikasikan dan dikoordinasikan oleh DPRD terkait program MBG ini. Karena itu, DPRD merencanakan untuk kembali mengadakan raker berikutnya dengan menghadirkan Disdikpora, BGN, Dinas Kesehatan, maupun SPPG yang ada. "Harapan kami program ini berjalan dengan baik di Kota Denpasar," pungkas AA Putu Gde Wibawa.

Sumber : Media Pos Bali

Editor : Humas DPRD Kota Denpasar