Denpasar, Humas DPRD- DPRD Kota Denpasar menggelar rapat kerja pada Rabu (15/10/2025) dengan agenda: mitigasi bencana banjir, penataan sempadan sungai, pelestarian jalur hijau, dan strategi penanganan sampah berkelanjutan. Momentum ini dipandang sangat penting setelah banjir besar melanda Denpasar beberapa waktu lalu.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III, I Wayan Suadi Putra, dengan kehadiran Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira dan I Made Oka Cahyadi Wiguna. Selain itu, berbagai instansi penting turut hadir seperti Dinas PUPR, BPBD, DLHK, Satpol PP, Dinas Kebudayaan, para camat, Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida, Forkom Perbekel/Lurah, Parum Bendega, Parum Pekaseh.

Dalam rapat tersebut, Kepala BWS Bali Penida, Gunawan Suntoro, menjelaskan bahwa banjir yang melanda Denpasar belum lama ini tergolong ekstrem, lebih dari sekadar curah hujan tinggi biasa. Dengan ketinggian air melebih dari 4 meter. “Air membawa potongan kayu dan sampah yang tersangkut di jembatan dan saluran air  itu makin memperparah kondisi banjir,” ujarnya.

Pascabanjir, lanjut dia, BWS saat ini tengah melakukan pengerukan di Tukad Badung dan Tukad Mati, dengan total volume sedimentasi yang direncanakan mencapai 32.000 meter kubik tahun ini. Proses normalisasi akan terus berlanjut hingga 2026. “Kami juga akan bangun materplan mitigasi rawan banjir, dan early warning system dengan pemasangan alarm di beberapa titik,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut mengemuka tentang lemahnya pengawasan dan kurangnya penegakan regulasi atas alih fungsi lahan, terutama di area subak dan jalur hijau. “Kami tak pernah dilibatkan. Tiba‑tiba bangunan sudah berdiri di lahan subak. Kami butuh peta dan data jalur hijau agar pengawasan bisa dilakukan,” terang I Wayan Jelantik dari Forum Pekaseh.

Perwakilan dari Forkom Perbekel/Lurah, I Gede Suweca, menyoroti urgensi normalisasi Sungai  di seluruh wilayah Kota Denpasar, mengingat kondisi pendangkalan yang sudah sangat parah. Selain itu, pihaknya menyoroti persoalan penataan sempadan sungai yang selama ini kurang tertib.

Forkom juga menyoroti persoalan alih fungsi lahan, yang dinilai semakin masif dan kerap terjadi tanpa sepengetahuan desa/kelurahan. Forkom berharap ke depan ada regulasi yang lebih jelas, pengawasan yang ketat, serta keterlibatan perangkat desa dalam proses perizinan dan tata ruang agar pelanggaran dapat dicegah sejak awal.

Wakil Ketua DPRD, Mariyana Wandhira, menegaskan pentingnya langkah konkret dalam mitigasi penanggulangan bencana banjir di Kota Denpasar. Ia menyoroti bahwa pengalaman banjir besar yang terjadi baru-baru ini harus menjadi bahan evaluasi serius, dan merumuskan langkah konkret untuk Denpasar ke depan.

“Sangat tepat kita mengundang BWS Bali Penida dalam rapat ini, karena peran mereka sangat strategis dalam penanganan infrastruktur sungai. Namun, semua dinas/OPD terkait juga harus terlibat aktif," ujarnya.

Wandhira menekankan pentingnya penegakan aturan secara nyata di lapangan, terutama dalam hal pengembalian fungsi sempadan sungai. "Masyarakat juga harus sadar dan mematuhi aturan, karena menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama bukan hanya pemerintah," tegasnya.

Wakil Ketua DPRD, Oka Cahyadi, menyerukan agar bencana ini dijadikan momentum evaluasi menyeluruh. Ia mendesak agar OPD dan BWS bergerak dalam sinkronisasi terarah, dengan satu visi mencegah banjir. “Warning system dari hulu ke hilir wajib terpasang dan koordinasi antar kabupaten di daerah hulu harus ditingkatkan,” katanya.

Anggota DPRD Denpasar, I Ketut Suteja Kumara, menegaskan bahwa permasalahan utama dalam bencana banjir adalah sedimentasi berat di sungai dan drainase yang buruk. Ia mengkritik lemahnya koordinasi antara OPD di lingkungan Pemkot Denpasar dan BWS Bali Penida. “Siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab? Kalau BWS, maka kita minta ada blueprint yang jelas,” sorotnya.

Ia juga menekankan bahwa pelanggaran sempadan sungai harus ditindak tegas. “Kalau ada bangunan berdiri di sempadan sungai, pasti tidak punya izin. Kalau ada izin, maka yang memberi izin sudah melakukan pelanggaran hukum,” tegas Suteja.

Sementara itu, Agus Wirajaya mengapresiasi respons cepat pemerintah dan masyarakat Denpasar pascabanjir. Namun, ia mengingatkan bahwa daerah irigasi primer hingga tersier belum mendapat perhatian memadai. Menurutnya, masterplan mitigasi yang melibatkan desa dan subak sangat dibutuhkan agar solusi tetap berkelanjutan.

Anggota DPRD, Yonathan Andre Baskoro, menyoroti absennya pimpinan OPD dalam rapat kerja yang digelar. “Saya melihat belum ada keseriusan nyata dalam membahas penanggulangan bencana. Banyak pimpinan OPD hanya mengutus perwakilan, dan pernyataan yang disampaikan pun tidak konkret,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya penyusunan rencana aksi yang menyeluruh—baik untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang—terkait pencegahan, penindakan, dan penanggulangan bencana di Kota Denpasar. "Kami berharap ke depan ada pemaparan yang lebih matang dan solusi program kerja yang disusun secara komprehensif," lanjutnya.

Ketua Komisi IV, Wayan Duaja, mendesak agar masukan masyarakat serta DPRD segera ditindak. Di sisi lain, Gede Tommy Sumertha menyarankan pembangunan embung di kawasan hulu dan tengah kota untuk meredam air hujan berlebih, apalagi banyak lahan resapan sudah hilang akibat alih fungsi lahan.

Menutup rapat, Suadi Putra merangkum hasil rapat dengan beberapa butir tindak lanjut. Antara lain: DLHK ditunggu hasil evaluasi teba modernnya, PUPR diminta menelusuri jalur akses sungai agar alat berat dapat masuk untuk pengerukan, BPBD diminta memastikan sistem alarm bencana terhubung real‑time dengan BMKG. Satpol PP diminta menegakkan perda secara konsisten, khususnya terkait pelanggaran tata ruang.

DPRD Kota Denpasar juga menyampaikan apresiasi kepada BWS Bali Penida atas kontribusinya dalam mendukung normalisasi sungai. Program ini diharapkan terus berjalan secara berkala dan berkelanjutan. "Jika BWS menemui hambatan di tingkat pusat, DPRD siap membantu baik melalui surat resmi maupun koordinasi langsung dengan kementerian," tandasnya.

Sumber: Media Pos Bali

Editor : Humas DPRD