Denpasar, Humas DPRD - Komisi II DPRD Kota Denpasar kembali mengadakan rapat kerja (raker) dengan Perumda Bhukti Praja Sewakadarma (Perumda BPS) pada Senin (17/2/2025) di kantor DPRD setempat.

Raker kali ini membahas program strategis pengembangan usaha Perumda BPS, termasuk progres pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) yang menjadi penugasan dari Wali Kota Denpasar.

Raker dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kota Denpasar,  I Wayan Sutama, dan hadir dalam kesempatan ini Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Ida Bagus Yoga Adi Putra dan Made Oka Cahyadi Wiguna, serta para anggota Komisi II.

Sementara dari pihak Perumda Bhukti Praja Sewakadarma hadir Direktur Utama (Dirut) I Nyoman Putrawan didampingi tenaga ahli, dan kepala SPI serta para kabag di lingkungan Perumda BPS.

“Kami Komisi II yang membidangi keuangan, dalam pertemuan ini ingin lebih jauh mengetahui program kerja Perumda Bhukti Praja Sewakadarma tahun 2025. Sebagaimana koor bisnisnya, baik itu perparkiran, pengelolaan aset, perdagangan umum dan perhatian kita mengenai SJUT, bagaimana progresnya sejauh ini,” ujar I Wayan Sutama mengawali rapat.

Dirut Perumda BPS, I Nyoman Putrawan, dalam kesempatan itu menyampaikan, selain mengelola pelayanan perparkiran, Perumda BPS saat ini juga mendapat penugasan untuk mengelola aset Pemkot Denpasar di Mertasari.

Aset dimaksud meliputi lahan parkir, 15 ruko, pasar ikan yang baru diserahkan, dan lahan kosong. Perumda juga bekerja sama dengan Pemprov Bali dalam pengelolaan aset di kawasan Bajra Sandhi untuk perparkiran.

Perumda BPS juga menjalankan jasa lainnya, dimana saat ini menjadi leading sector pembangunan SJUT untuk penataan kabel telekomunikasi optik bawah tanah.

Sesuai Perwali No. 31 Tahun 2024, Wali Kota Denpasar memberikan penugasan kepada Perumda Bhukti Praja Sewakadarma untuk melaksanakan pembangunan SJUT.

Progresnya saat ini telah dilakukan pemilihan badan usaha pelaksana, dalam hal ini PT Harita menjadi satu-satunya peserta yang lulus dan memenuhi semua persyaratan pada prakualifikasi yang terlaksana pada Januari 2025. Sebagai kelanjutannya, akan dilakukan letter of awarding dan persiapan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) pada akhir Februari ini. Putrawan menambahkan, pada tahun 2024 lalu, Perumda BPS berhasil memperoleh pendapatan sebesar Rp28,5 miliar. Untuk tahun 2025, pihaknya memasang target pendapatan Rp33,9 miliar.

“Kami sangat optimis mampu memenuhi target tersebut. Ini belum memasukkan proyeksi pendapatan dari pembangunan SJUT ini,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, para Anggota Komisi II DPRD Denpasar memberikan sejumlah masukan dan saran kepada Perumda BPS.

Anggota Komisi II DPRD Denpasar, I Wayan Gatra, menyampaikan apresiasi atas usaha peningkatan pendapatan pengelolaan perparkiran yang dijalankan Perumda BPS. Namun, dia mengingatkan agar efisiensi terus dilakukan, khususnya dalam hal biaya tenaga lapangan, sehingga tidak membebani perolehan pendapatan.

Berkaitan dengan pembangunan SJUT, Gatra mewanti-wanti Perumda BPS agar memastikan badan usaha yang akan mengerjakan proyek tersebut benar-benar feasible. Harus dipastikan pula semua operator internet nantinya mematuhi untuk migrasi kabel optik udara ke bawah tanah.  

“Harus semua mau migrasi kalau mau proyek ini sukses. Perlu diskusi dengan polda dan kejaksaan sejauh mana kita bisa memaksa operator dengan peraturan yang ada,” tegas mantan Kadisperindag Denpasar itu.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi II, I Nyoman Darsa. Terkait pembangunan SJUT, ia juga harapkan Perumda menjalin komunikasi intens dengan operator jaringan dan juga PLN.

Menurut Darsa, penataan kabel optik ini sudah diwacanakan sejak tahun 2019 lalu sehingga sangat diharapkan dapat terwujud. “Mudah-mudahan perencanaan ini berhasil sesuai waktu yang ditargetkan,” ujar Ketua Bapemperda DPRD Kota Denpasar itu.

Para Anggota Komisi II DPRD Kota Denpasar juga mendorong Perumda BPS untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memaksimalkan pengelolaan aset di Mertasari.

Wayan Gatra mengharapkan Perumda membuat banyak event di tempat itu sehingga mampu mendatangkan pendapatan yang maksimal. I Nyoman Darsa mengharapkan Mertasari tidak kalah dengan Kedonganan.

Anggota Komisi II DPRD Denpasar, I Nyoman Gede Sumara Putra, menambahkan, pihaknya mendukung Perumda BPS agar mampu menghasilkan profit dan memberi dampak sosial kepada masyarakat.

Dia mengharapkan setoran Perumda ke PAD terus meningkat, karenanya inovasi harus terus dilakukan oleh direksi. “Inovasi kami dorong terus. Kami siap membantu kalau diperlukan regulasi,” imbuhnya.

Sumber : Media Pos Bali

Editor : humas DPRD