Hal ini ditegaskan juru bicara Fraksi PDI-P DPRD Denpasar I.B. Kompyang Wiranata, S.E., Ia mengatakan, salah satu persoalan yang dihadapi Denpasar yakni infrastruktur Sekolah Dasar (SD). Ia mengingatkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar agara segera menyelesaikan masalah infrastruktur sekolah, khususnya Sekolah Dasar.

          “Selain SMP, SMA dan SMK, saat ini ada 23 Sekolah Dasar  yang sudah selesai penyusunan detail engineering design (DED) dan masuk daftar renovasi gedung. Oleh sebab itu, sebagai pengguna anggaran, kami mendorong Disdikpora agara memanfaatkan secara maksimal anggaran tersebut untuk menyelesaikan persoalan infrasruktur sekolah, khususnya SD,” kata Kompyang Wiranata.

          Masalah pendidikan juga mendapat perhatian Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura DPRD Kota Denpasar dalam rapat paripurna DPRD, belum lama ini. Seperti disampaikan Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Putu Metta Dewinta Wandy, S.H., fraksi ini menekankan kebijakan anggaran di bidang pendidikan yang mencapai 22,96 persen. Terhadap hal ini, Golkar mengusulkan agar alokasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tingkat SMA, SMK, SMP, SD, TK dan PAUD di seluruh Kota Denpasar. Dapat pula dimanfaatkan untuk manambah anggaran beasiswa bagi siswa yang tidak mampu namun berprestasi.

          Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Drs.  Kompyang Gede, lebih menyoroti masalah maraknya bimbingan belajar (bimbel) di Kota Denpasar yang terkesan liar dan asal mendirikan bimbel. Fraksi ini minta dinas terkait agar mengingatkan pengawasan dan pembinaan. Sedangkan Nyoman Tamayasa yang membecakan pemandangan umum fraksi Hanura, minta agar Pemkot tetap memprioritaskan masalah pendidikan. Termasuk, pelatihan dan peningkatan kesejahteraan guru-guru SD, khususnya yang masih berstatus honorer . Mengingat, peran tenaga honorer sangat besar dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.