PANSUS VIII DPRD KOTA DENPASAR, MERUPAKAN GUGUS TUGAS COVID-19 YANG BERTUGAS MEMBERIKAN DUKUNGAN, PENGUATAN & PENGAWASAN POLITIK TERHADAP PELAKSANAAN PENANGANAN WABAH COVID - 19, KEMBALI MENGGELAR RAPAT KERJA  DENGAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH ( TAPD ) KOTA DENPASAR DAN TIM GUGUS TUGAS PENANGGULANGAN COVID-19 KOTA DENPASAR. GUNA MEMBAHAS PENYESUAIAN APBD TA. 2020 DALAM RANGKA PENANGANAN COVID - 19 DI KOTA DENPASAR.

SEJAK MENCUATNYA PANDEMI COVID-19 SEJAK AWAL MARET 2020, PEMERINTAH KOTA DENPASAR SUDAH MENGAMBIL LANGKAH - LANGKAH PENCEGAHAN AGAR PANDEMI COVID - 19 SEGERA BERAKHIR.

LANGKAH - LANGKAH YANG SUDAH DIAMBIL PEMERINTAH KOTA DENPASAR DIANTARANYA MEMBENTUK GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID -19 MULAI DARI TINGKAT KOTA HINGGA SAMPAI KE TINGKAT DESA/KELURAHAN. GUNA UNTUK MENYOKONG PROGRAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 INI, PEMKOT HARUS MENYISIHKAN ANGGARAN DARI POS - POS BELANJA YANG TELAH TERTUANG DALAM APBD TAHUN 2020. KARENA MENGINGAT ANGGARAN TAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN COVI-19 INI DIPREDIKSI LUMAYAN BESAR. TERLEBIH LAGI PANDEMI COVID-19 TIDAK DIKETAHUI SAMPAI KAPAN AKAN BERAKHIR. SELAIN ITU JUGA SUDAH DIKELUARKAN REGULASI YANG DIATUR DALAM PERWALI 32 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN KEGIATAN MASYARKAT ( PKM ). UNGKAP ASISTEN I SETDA KOTA DENPASAR, I MADE TOYA. DALAM RAPAT KERJA PANSUS VIII, SELASA 9 JUNI 2020 DI RUANG SIDANG DPRD KOTA DENPASAR.

RAPAT BERLANGSUNG SECARA VIRTUAL INI DI PIMPIN KETUA PANSUS VIII, I KETUT BUDHA. DIIKUTI SEBAGIAN ANGGOTA PANSUS SECARA LANGSUNG DI RUANG SIDANG DPRD KOTA DENPASAR DAN SEBAGIAN LAGI MENGIKUTI RAPAT SECARA VIRTUAL. DALAM RAPAT KERJA INI PULA, DIUNGKAPKAN KEPALA BPKAD KOTA DENPASAR MENGENAI RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN OLEH SEJUMBLAH OPD DALAM MENANGANI PANDEMI COVID-19, YANG DI KLASIFIKASIKAN DALAM TIGA KATEGORI, YAITU PENANGANAN KESEHATAN, DAMPAK EKONOMI, DAN JARING PENGAMAN SOSIAL.

ANGGOTA PANSUS VIII, WAYAN SUWIRYA DAN EKO SUPRIADI MENEKANKAN DALAM PENYISIRAN ANGGARAN YANG AKAN DILAKUKAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR DALAM PENANGANAN COVID-19 INI, AGAR DILAKUKAN SECARA SELEKTIF. KAMI PAHAM RASIONALISASI ANGGARAN YANG DILAKUKAN MEMPUNYAI DASAR HUKUM YANG JELAS. UNTUK ITU ANGGARAN BANSOS JANGAN SAMPAI TERPOTONG.

TERKAIT PEMBERIAN BANTUAN  KEPADA WAGA YANG TERDAMPAK COVID-19, EKO SUPRIADI MENGINGATKAN AGAR TEPAT SASARAN DAN TIDAK DOBEL, SEHINGGA SELURUH WARGA BISA TERBANTU, KARENA SEMUANYA JUGA TERDAMPAK COVID-19.