Denpasar, Humas DPRD - Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Denpasar melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial Kota Denpasar, Jumat (9/5/2025) untuk membahas program kerja Dinas Sosial tahun 2025, kepesertaan BPJS, dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Kunjungan kerja kali ini dipimpin Ketua Komisi IV, I Wayan Duaja, serta dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Ida Bagus Yoga Adi Putra dan Made Oka Cahyadi Wiguna. Dalam kesempatan ini, DPRD mengingatkan Dinas Sosial Kota Denpasar bahwa berbagai program bantuan sosial yang disalurkan harus tepat sasaran atau diterima oleh orang yang benar-benar memerlukannya.

Kunjungan kerja DPRD Kota Denpasar diterima oleh Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty. Dalam pemaparannya, Laxmy menyampaikan, Dinas Sosial Kota Denpasar menjalankan empat program strategis, yaitu pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan bencana.

Adapun total anggaran Dinas Sosial tahun 2025 mencapai Rp19 miliar lebih. Selain itu, dalam menjalankan program kegiatannya, Dinas Sosial dibantu dengan bantuan TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) dari pihak swasta.

Dinas Sosial juga memiliki inovasi TKSK Menyapa dan Step Up. TKSK Menyapa merupakan program inovasi berbasis jemput bola yang dilakukan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) untuk mendekatkan pelayanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Inovasi Step Up adalah program pemberdayaan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) berbasis pelatihan keterampilan untuk kemandirian ekonomi.

“Dalam penyelesaian masalah sosial di Kota Denpasar, kami tidak bisa bekerja sendiri, tetapi perlu dukungan semua pihak, termasuk keterlibatan legislatif untuk turut memberi masukan kepada kami,” ujar Laxmy Saraswaty.

Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi I, I Ketut Suteja Kumara, menyampaikan apresiasi atas berbagai program kerja dari Dinas Sosial sebagaimana dipresentasikan oleh Kadis Sosial. Mengingat penerimaan murid baru tahun ajaran 2025/2026 sudah dekat, dia meminta agar Dinas Sosial mengawal anak-anak tidak mampu di Kota Denpasar agar mendapatkan sekolah. Jangan sampai ada anak-anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah.

“Tolong serius mengawal ini. Supaya nanti masyarakat kita yang betul-betul tidak mampu dapat melanjutkan sekolah. Sebab, kadang ada masyarakat yang mampu mengejar surat keterangan tidak mampu supaya dapat sekolah. Realitasnya, yang miskin malah tersingkir. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi seperti itu,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Apresiasi atas kinerja Dinas Sosial juga disampaikan Anggota Komisi I, I Ketut Ngurah Aryawan. Namun, dia mengingatkan Dinas Sosial jangan sampai ada warga prasejahtera yang tercecer dalam pendataan. Aryawan mengungkapkan, sebelumnya dia pernah menemukan warga yang layak dibantu bedah rumah, tetapi akibat pendataan tidak maksimal di tingkat bawah, jadi tidak mendapatkan bantuan dimaksud.

Mantan Ketua Karang Taruna Kota Denpasar ini juga menyampaikan perihal jaminan sosial baik BPJS kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK). “Banyak pekerja yang ikut BPJS difasilitasi perusahaan tempatnya bekerja. Setelah di-PHK, bagaimana penyelesaiannya agar mendapat kembali pelayanan BPJS tersebut?” ujar Ngurah Aryawan.

Anggota Komisi I lainnya, Yonathan Andre Baskoro, mengapresiasi keberadaan Graha Nawasena dari Dinas Sosial Kota Denpasar sebagai ruang bagi penyandang disabilitas untuk berkreasi. Lebih lanjut Yonathan menanyakan kuota Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi warga Denpasar dan bagaimana proses pengajuannya?

Ia juga menanyakan kuota dan syarat bagi warga bisa menerima PKH. “Permasalahan di bawah, terkadang masih ada ketidaksesuaian data, sehingga butuh penyelarasan. Ada yang layak malah tidak mendapatkan program,” katanya.

Anggota Komisi IV, Luhde Gede Ernawati, menanyakan berkaitan BPJS Ketenagakerjaan bagi pinandita/pemangku dan serati banten yang berusia di atas 60 tahun. Diharapkan para pengayah lansia itu tetap bisa dibantu sehingga mendapatkan jaminan sosial dimaksud. Ia juga mendorong Dinas Sosial menggandeng BPJS lebih meningkatkan sosialisasi keikutsertaan jaminan sosial ini ke banjar-banjar.

Sekretaris Komisi IV, I Made Mudra, berpesan kepada Dina Sosial agar mengkondisikan ketersediaan bantuan seperti ala-alat kesehatan, agar tidak sampai kosong. “Sehingga masyarakat yang memerlukan mendapat pelayanan yang lebih cepat,” ujar Mudra.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Yoga Adi Putra, menanyakan perihal kartu BPJS bagi kelian adat yang sudah purnatugas. Ia juga menanyakan pelayanan psikolog gratis di Kota Denpasar, terkait tingginya angka bunuh diri di Bali sehingga harus mendapat perhatian pemerintah daerah. Selain itu, Gus Yoga meminta agar ditingkatkan kegiatan edukasi dan sosialisasi pencegahan tindakan aborsi maupun kehamilan yang tidak diinginkan.

Terakhir, Wakil Ketua DPRD Oka Cahyadi mengungkapkan beberapa masalah sosial di lapangan yang ditemuinya. Seperti kendala bantuan bedah rumah bagi warga yang menempati tanah bukan milik sendiri. Kemudian kasus istri yang dilalaikan oleh suami, sudah pisah rumah dan tidak lagi dinafkahi, tetapi tidak diceraikan. Diharapkan persoalan seperti itu mendapat solusi-solusi terbaik dengan bantuan dari Dinas Sosial.

Sumber : Media Pos Bali

Editor : Humas DPRD