Denpasar, Humas DPRD - Komisi III dan IV DPRD Kota Denpasar melaksanakan kunjungan kerja ke SD Negeri 1 Padangsambian dan SD Negeri 23 Pemecutan, Kamis (2/10/2025), guna meninjau progres pembangunan infrastruktur pendidikan serta penanganan dampak banjir yang melanda beberapa waktu lalu.

Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi III, I Wayan Suadi Putra dan Ketua Komisi IV, I Wayan Duaja. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Made Oka Cahyadi Wiguna, didampingi sejumlah anggota dewan dari kedua komisi.

Di SDN 1 Padangsambian, para wakil rakyat meninjau pembangunan gedung baru berlantai tiga yang mencakup 18 ruang kelas belajar (RKB).

Proyek ini dikerjakan oleh PT Dioda Inti Nusantara dengan nilai kontrak sebesar Rp10.019.488.134, dimulai sejak 14 Maret 2025 dengan waktu pelaksanaan selama 210 hari. Pekerjaan ditargetkan rampung pada 9 Oktober 2025. Laporan progres minggu ke-28 menunjukkan realisasi fisik telah mencapai 98,76 persen.

Ketua Komisi III, Suadi Putra, mengapresiasi kualitas bangunan yang dinilai baik dari sisi struktur dan finishing. Ia juga menyoroti beberapa aspek teknis yang perlu disempurnakan menjelang penyelesaian proyek.

“Kami menghargai penggunaan kusen aluminium yang presisi dan mudah perawatan. Namun, toilet siswa perlu partisi tambahan karena terlalu terbuka dan berada di bordes tangga. Kami juga mendorong penggunaan toilet duduk ke depan,” ujar Suadi.

Beberapa catatan penting lainnya dari Komisi III dan IV antara lain usulan penggunaan AC di ruang kelas menggantikan kipas angin, seperti di SMPN 17 Denpasar. Penguatan reling (pagar pengaman) di setiap lantai demi keselamatan siswa. Penambahan talang air untuk mencegah tampias hujan, terutama di lantai tiga.

Pembangunan pagar, gerbang, dan Padmasana yang belum masuk dalam tahap ini diusulkan agar dianggarkan tahun 2026. Selain itu, dewan mengusulkan pembuatan teba modern sebagai media edukasi pengelolaan sampah organik dan pembuatan lubang biopori untuk resapan air, mengingat kawasan sekolah rawan banjir.

Ketua Komisi IV, Wayan Duaja, menegaskan bahwa penyelesaian proyek harus tepat waktu. “Tanggal 9 Oktober adalah batas akhir pengerjaan. Tidak boleh lewat. Kalau molor, akan dikenakan penalti. Gedung ini penting karena saat ini sebagian siswa masih menumpang belajar di sekolah lain,” tegasnya.

Menurut Duaja, seluruh perlengkapan seperti meja belajar sudah disiapkan, dan fasilitas penunjang seperti kipas angin akan segera dipasang. Ke depan, ia juga mendorong penyediaan laptop bagi guru untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran.

Rangkaian kunjungan DPRD dilanjutkan ke SDN 23 Pemecutan yang terdampak banjir pada 10 September lalu. Suadi Putra menjelaskan bahwa selain kekurangan ruang belajar, sekolah juga menghadapi kendala akses jalan dan kerusakan infrastruktur.

“Saat ini akses ke sekolah masih melalui gang sempit. Kami sudah usulkan pembuatan akses baru dari Jalan Pura Demak dengan membangun jembatan kecil. Tembok dan senderan sungai yang jebol juga kami minta segera diperbaiki oleh Dinas PUPR,” ujarnya.

Rencana pembangunan gedung tambahan di SDN 23 telah diajukan dalam anggaran tahun 2026 dan akan terus dikawal oleh DPRD hingga terealisasi.

Sementara itu, Ketua Komisi IV, Wayan Duaja, menyoroti kondisi siswa yang terdampak langsung oleh banjir. Ia menyebutkan terdapat 18 siswa yang kehilangan perlengkapan sekolah akibat banjir. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memberikan bantuan berupa tas, sepatu, dan alat tulis.

Duaja menambahkan bahwa peningkatan dan pemerataan fasilitas pendidikan harus menjadi prioritas Pemerintah Kota Denpasar untuk mendukung program wajib belajar 9 tahun. “Pembangunan sekolah, baik SD maupun SMP, harus tersebar merata di seluruh kecamatan. Renovasi berat terhadap sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan juga harus didahulukan,” tegasnya.

Turut hadir dalam kunjungan DPRD Kota Denpasar kali ini di antaranya Kabid Pembinaan SD Disdikpora I Nyoman Suriawan, Kepala Dinas Sosial I Gusti Ayu Laxmy Saraswati, Perbekel Pemecutan Kelod I Wayan Tantra, kepala sekolah, guru, komite, dan pengawas, serta tokoh masyarakat setempat.

Sumber : Media Pos Bali

Editor : Humas DPRD