Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota Denpasar melaksanakan audensi ke DPRD Kota Denpasar dalam rangka silaturahmi kepengurusan LDII Denpasar dan sosialisasi hasil Munas LDII. Rombongan diterima Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Denpasar, diantaranya I Made Setiadi, I Nyoman Karisantika, I Made Yogi Arya Dwi Putra, I Wayan Warka dan Cyntia Febriani, Emilliana Sri Wahjuni, dan I Gusti Wira Namiartha, Senin (10/10) 22.

H.M Kafilari R selaku pimpinan rombongan mengutarakan organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota Denpasar menyampaikan bahwa LDII Kota Denpasar tidak hanya berfokus pada dakwah mengenai kegiatan keagamaan namun juga mendakwahkan program-program pemerintah. Adapun kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan yaitu berkolaborasi untuk melaksanakan vaksinasi untuk masyarakat Kota Denpasar, membantu pembagian sembako di desa-desa, mengikuti program Go Green, serta turut serta dengan TNI memberikan wawasan kebangsaan.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan bahwa di bidang pendidikan, LDII Kota Denpasar sudah membuat yayasan di Padangsambian namun saat ini masih terkendala operasionalnya. Sementara untuk Paud dan TK izinnya sudah ada, hanya SD yang belum. Padahal menurut LDII segala persyaratan sudah dipenuhi, namun memang saat ini izinnya belum dikeluarkan.

Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Denpasar sangat mengapresiasi program kerja LDII Kota Denpasar, apalagi program kerja ini sangat bersinergi dengan apa yang menjadi program kerja Pemerintah Kota Denpasar. Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Denpasar juga berharap dengan melihat situasi sekarang dengan adanya curah hujan yang cukup tinggi di Kota Denpasar, LDII agar turut serta membantu mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana memilah sampah dari sumbernya, yang mana hal tersebut merupakan program pemerintah Provinsi Bali. Terkait masalah Yayasan yang belum ada izinya, Komisi I dan Komisi IV akan mencatat, sebab DPRD Kota Denpasar mendukung segala bentuk kegiatan terutama di bidang Pendidikan. Komisi I dan Komisi IV DPRD menyampaikan terkait TK yang dibangun, jika sudah memenuhi syarat mudah-mudahan tidak ada kendala lagi karena bagaimanapun juga itu adalah kepentingan pemerintah untuk membrantas buta huruf, kalau ada organisasi-organisasi resmi yang ingin membangun membantu pemerintah di bidang Pendidikan tentu harus di bantu.