Denpasar, Humas DPRD - Rapat Kerja Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Denpasar dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar pada Selasa (29/4/2025) membahas Penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Denpasar.

Dalam rapat yang juga menghadirkan pihak Badan Gizi Nasional itu, DPRD menyoroti pelaksanaan progres MBG di Kota Denpasar sejauh ini.

Ketua Komisi I DPRD Kota Denpasar, AA Putu Gede Wibawa, saat memimpin rapat menyampaikan, pelaksanaan MBG di Denpasar menjadi pertanyaan masyarakat. Sebab banyak sekolah yang belum menerima program ini.

“Kami DPRD mewakili masyarakat, tentu perlu mengetahui sejauh mana program ini sudah berjalan di Kota Denpasar,” ujarnya.

Sekretaris Disdikpora Denpasar, I Ketut Dirga, didampingi Kabid Pembinaan SMP, AA Putu Gede Astara, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa progres MBG di Denpasar sejak dimulai 17 Maret 2025, saat ini baru terlaksana di dua sekolah, yakni SMPN 1 dan SMPN 6 Denpasar. Rencana tanggal 5 Mei mendatang akan bertambah di SMPN 8 Denpasar.

“Kami hanya sebagai penerima manfaat. Kendala secara teknis, BGN yang lebih mengetahui,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Ida Bagus Yoga Adi Putra, mengatakan, dengan jumlah siswa di Kota Denpasar yang mencapai 172 ribu lebih. Dengan ketentuan satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melayani 3.500 anak, berarti harus ada minimal 42 dapur SPPG di Kota Denpasar.

Melihat progres yang ada, Gus Yoga mengusulkan sebaiknya penerima MBG diprioritaskan dari sekolah dasar (SD). “Karena pada anak SD itu tahap pertumbuhan anak,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Made Oka Cahyadi Wiguna, menyampaikan, harusnya ada target kerja yang terus dievaluasi dalam pelaksanaan MBG. Dalam berapa minggu atau bulan terminnya, sehingga jumlah penerima program ini semuanya bisa terlayani.

“Saya harap prioritaskan di SD dan TK. Sesuai tujuan program ini salah satunya menekan angka stunting,” katanya.

Dia menambahkan, sangat dibutuhkan fast response (respon cepat) dari pelaksana program, sehingga masyarakat terpuaskan dengan berbagai pertanyaan terkait pelaksanaan MBG di Kota Denpasar yang masih jauh dari harapan masyarakat. “Perlu ada posko atau call center yang bisa diakses oleh masyarakat,” usul Oka Cahyadi.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi IV, I Wayan Duaja, harus ada posko pengaduan masyarakat. Ia juga menyoroti belum adanya dapur SPPG yang akan melayani MBG di Denbar dan Denut.

“Tolong  gerak cepat. Jangan alasan libur program jadi lambat. Kami akan turun memantau di masing-masing kecamatan mengawasi,” katanya.

Anggota Komisi I, Yonathan Andre Baskoro, mengungkapkan memang menjadi pertanyaan masyarakat kenapa banyak sekolah yang belum tersentuh MBG. Senada dengan yang lain, ia juga berpendapat harusnya MBG dimulai dari TK dan SD, bukan dari SMP. 

Ia juga mengingatkan, jangan sampai ada kejadian seperti keracunan MBG di Kota Denpasar. “Maka, kontrol penyediaan makanannya harus diseriusi betul,” tegasnya.

Lebih lanjut Yonathan mengatakan, tujuan program MBG bukan hanya memberi makanan bergizi untuk anak. Tetapi juga membangkitkan ekonomi masyarakat.

“Seharusnya masyarakat dilibatkan dalam suplai bahan makanan seperti telur, beras, sayur, dan sebagainya. Tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan soal itu,” ujar politisi muda Partai Golkar Denpasar ini.

Wakil Ketua Komisi I, Eko Supriadi, menyoroti soal pemenuhan gizi anak-anak Denpasar dalam program MBG. Politisi PDIP Perjuangan ini berpendapat, harus ada dampak peningkatan gizi anak dengan program ini.

Jangan sampai standar gizi makanan yang diterima anak-anak melalui MBG lebih rendah dari gizi harian yang telah diterima di rumahnya masing-masing. Karena itu, menurut Eko perlu dibuat data gizi anak-anak dari sekolah penerima program.

“Kajian ini sangat penting bagaimana kondisi awal gizi anak-anak itu untuk mengetahui dampaknya. Menurut kami masyarakat Denpasar status gizinya sudah menengah ke atas. Kami juga setuju sekali bahwa program ini harusnya diawali di sekolah dasar,” tegas dia.

Anggota Komisi IV, Ni Luh Gede Ernawati, menyoroti belum adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pelaksanaan MBG di Denpasar. Dia pun mendorong agar BGN berkoordinasi dengan pemerintah desa sehingga bisa memberdayakan BUMDes dalam menyukseskan program ini.

“Juga bagaimana bentuk keterlibatan orang tua dalam program ini. Siapa tahu ada anak yang alergi terhadap menu tertentu,” ujar istri Kades Tegal Harum itu.

Risca Christina G.W. dari BGN menyampaikan,  saat ini baru terdapat 4 dapur SPPG di Kota Denpasar, di antaranya 3 di Dentim dan satu di Densel. Setiap dapur melayani sekolah dengan radius 3-6 km dengan peserta 3.500 anak penerima manfaat.

Dikatakan, mitra yang mendaftar menentukan titik lokasi. “Setelah mitra dinyatakan lolos oleh pusat, ditunjuklah kepala dapur SPPG,” ujarnya.

Risca menambahkan, BGN sangat terbuka keterlibatkan masyarakat dalam peningkatan ekonomi kerakyatan melalui program ini. Soal harga bahan makanan, pihaknya juga berkomunikasi dengan Disperindag.

Ia pun menegaskan program MBG di Kota Denpasar bukan uji coba. Sekali jalan harus terus jalan. “Kami minta waktu seminggu untuk memenuhi pertanyaan-pertanyaan dari bapak-ibu DPRD yang belum terjawab,” pungkasnya. 

Sumber : Media Pos Bali

Editor : Humas DPRD