Denpasar, Humas DPRD - DPRD Kota Denpasar meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar memperhatikan betul kualitas proyek pembangunan infrastruktur yang direncanakan seperti peningkatan jalan, trotoar, dan drainase.

Hal itu mengemuka dalam rapat kerja (raker) Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Denpasar dengan Dinas PUPR pada Jumat (21/3/2025) di Gedung DPRD setempat.

Raker yang dipimpin Ketua Komisi III, I Wayan Suadi Putra itu dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Ida Bagus Yoga Adi Putra dan Made Oka Cahyadi Wiguna, serta para Anggota Komisi II dan Komisi III. Sementara dari Dinas PUPR Kota Denpasar hadir Kadis AA Ngurah Bagus Airawata; Plt. Sekdis, Putu Tony Marthana Wijaya, dan para Kepala Bidang di Dinas PUPR Kota Denpasar.

Mengawali rapat tersebut, Suadi Putra menyampaikan, melalui pertemuan itu DPRD Kota Denpasar ingin mengetahui program kerja Dinas PUPR Kota Denpasar untuk tahun 2025 dan 2026, khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas untuk diselesaikan.

“Kami juga ingin mendengarkan apakah program dalam RPJMD tahap I ada yang belum tercapai, dan apa saja program dari PUPR untuk RPJMD tahap II?”, ungkapnya.

Dinas PUPR dalam pemaparannya oleh Plt. Sekdis Putu Tony, secara umum menyampaikan bahwa total pagu anggaran Dinas PUPR Kota Denpasar tahun 2025 senilai Rp395.202.821.678 dengan jumlah program 10, jumlah kegiatan 17, dan subkegiatan 45.

Sementara total rencana anggaran tahun 2026 sebanyak Rp1.299.798.967.581 dengan jumlah program 10, kegiatan 18, dan subkegiatan 49.

Adapun pagu anggaran per Bidang Dinas PUPR Kota Denpasar tahun 2025 adalah sebagai berikut: Bidang Bina Marga Rp203.507.242.380; Bidang Sumber Daya Air Rp72.067.775.920; Bidang Air Minum dan PLP Rp27.100.410.370; Bidang Penataan Bangunan Rp48.550.131.090; Bidang Jasa Konstruksi Rp290.758.000; Bidang Penataan Ruang Rp2.057.962.000; dan Sekretariat Rp41.628.541.918.

Ida Bagus Yoga Adi Putra dalam kesempatan itu menanyakan tentang penataan trotoar di Sanur, khususnya di Jalan Danau Buyan dan Jalan Danau Tamblingan, mengingat di jalan tersebut akan dilakukan penataan kabel optik dalam proyek utilitas terpadu oleh Pemkot.

Kemudian, upaya penanganan Jalan Bumi Ayu yang sering terendam banjir. Gus Yoga juga mengusulkan agar Dinas PUPR melakukan pengadaan truk penyedot lumpur untuk penanganan pascabanjir di ruas-ruas jalan di Kota Denpasar.

I Nyoman Darsa mengapresiasi Dinas PUPR sudah banyak jalan di dalam kota yang dihotmix. Ia berharap selanjutnya jalan-jalan lingkungan di Denpasar juga dihotmix. Menurutnya sebagai ibukota provinsi, sudah seharusnya infrastruktur di Denpasar melebihi kabupaten-kabupaten di Bali.

“Selama ini dana pemeliharaan jalan cukup besar. Bagaimana kalau memang pakai hotmix semuanya? Dengan hotmix lebih tahan lama ketimbang pakai lapen yang mudah tergerus saat hujan dan banjir,” ujarnya.

Darsa juga mengkritik trotoarisasi di Jalan Pakerisan sampai Sidakarya. “Baru selesai dua bulan kita cek sudah primping (rusak pinggirnya). Penutup gorong-gorong pecah. Mohon perhatikan kualitas agar terjamin. Selama ini tender yang menang dengan penawaran terendah, tetapi kualitas bangunannya kurang memadai. Cari yang berkualitas agar masyarakat puas,” kata Anggota Komisi II DPRD Kota Denpasar itu.

Made Oka Cahyadi Wiguna mengingatkan, pengerjaan perbaikan jalan harus memperhatikan drainase dan sodetan air, sehingga tidak jadi kendala di kemudian hari. Ia mengungkapkan, sering drainase dan sungai disalahgunakan untuk pembuangan sampah, karena itu pengawasan dan eduksi harus sering dilakukan.

Terakhir, Oka mengingatkan agar tutup DSDP di badan-badan jalan di Denpasar agar diperhatikan sehingga tidak ngambang dan menyemburkan air saat hujan deras. “Hal itu sudah sering viral di media sosial,” ujarnya.

Sejumlah usulan dan masukan serupa terkait dengan proyek peningkatan jalan, termasuk pavingisasi, trotoar, dan drainase juga disampaikan anggota DPRD lainnya di antaranya I Kompyang Gede, Ketut Budiarta, I Wayan Suwirya, I Wayan Gatra, dan Agus Wirajaya. Infrastruktur jadi prioritas pembangunan dalam RPJMD Kota Denpasar, karenanya memaksimalkan anggaran dan tentunya harus memperhatikan kualitas agar memberi manfaat dalam jangka waktu lama.

Anggota DPRD I Gede Tommy Sumertha, menekankan pada upaya Pemkot melalui Dinas PUPR dalam menyelesaikan masalah banjir di Kota Denpasar. Ia mengatakan, Denpasar selatan sebagai daerah hilir menerima limpahan air setiap kali hujan turun. Menurutnya, sistem pengendalian banjir dengan membangun long store perlu dipikirkan untuk mengatasi banjir di Denpasar.

Sementara itu, anggota DPRD AA Ngurah Gede Wirawan dalam raker itu menyampaikan perihal jebolnya bendungan muara di Lingkungan Batannyuh, kawasan Jalan Imam Bonjol. Akibatnya petani subak kerdung sudah lima bulan tidak bisa turun ke sawah.

“Mohon bagaimana prosesnya ini agar PUPR bisa menindaklanjuti secepat mungkin. Ini perlu penanganan segera, mendesak untuk diselesaikan,” tegasnya.

Suadi Putra juga mengingatkan pentingnya tim surveyor melakukan survei terhadap kondisi infrastruktur dengan benar sehingga pembangunan infrastruktur tidak terjadi tumpang tindih. Kondisi di lapangan ada pertanyaan dari masyarakat kenapa ada jalan yang relatif masih bagus sudah mendapat perbaikan, sedangkan jalan yang kondisinya lebih rusak belum diperbaiki.

“Inventarisasi jalan menjadi penting sehingga Pemkot Denpasar bisa menetapkan skala prioritas pembangunan jalan,” tegasnya.

Kadis PUPR Kota Denpasar, Agung Airawata, menyampaikan bahwa usulan dan masukan dari DPRD tentu akan akomodir sesuai ketersediaan anggaran. Ia mengungkapkan, keterbatasan jumlah SDM yang ada juga mengakibatkan terbatasnya kemampuan untuk mengelola proyek pembangunan infrastruktur dalam jumlah besar.

Dikatakan, selain dengan APBD Kota Denpasar, pihaknya tetap berkoordinasi dengan PUPR Provinsi Bali maupun Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Balai Jalan sesuai kewenangan masing-masing.

Sumber : Media Pos Bali

Editor : Humas DPRD