Denpasar, Humas DPRD - Rapat kerja Komisi III dan Komisi IV DPRD Kota Denpasar dengan Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Denpasar pada Senin (24/3/2025) bertempat di Ruang Sidang membahas pembangunan dan pengelolaan Kampung Kuliner Serangan. Rapat kerja itu juga menghadirkan UPTD Tahura Ngurah Rai, Bendesa Adat Serangan, Lurah Serangan, dan PT BTID.

Raker dipimpin Ketua Komisi III, I Wayan Suadi Putra, didampingi Ketua Komisi IV, I Wayan Duaja. Raker kali ini juga dihadiri ketiga Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, yakni Ida Bagus Yoga Adi Putra, I Wayan Mariyana Wandhira, dan Made Oka Cahyadi Wiguna.

Kadispar Kota Denpasar, Ni Luh Putu Riyastiti, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa pembangunan Kampung Kuliner Serangan sebagai bagian dari pengembangan Desa Wisata Serangan. Sarana ini dibangun dengan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2024 dengan nilai kontrak Rp5,2 miliar.

“Setelah selesai dibangun, pada tanggal 3 Maret 2025, Kampung Kuliner Serangan telah diserahkan untuk dikelola kepada Desa Adat Serangan,” ujarnya.

Bangunan Kampung Kuliner Serangan memiliki 16 gazebo dan 14 kios yang diperuntukkan bagi 28 pedagang. Tempat ini rencananya akan diisi oleh para pedagang yang saat ini memenuhi sempadan mangrove dan sempadan pantai di pesisir Serangan. Diketahui, para pedagang itu menempati tanah sempadan tanpa izin pemanfaatan dari UPTD Tahura Ngurah Rai.

“Sejak tahun 2020, kami sosialisasi secara persuasif kepada para pedagang. Terakhir, ada kesepakatan untuk memberi batas waktu lagi sampai 1 April 2025 untuk pindah. Jadi tanggal 2 April harus sudah klir, bersih,” ujar Kepala UPTD Tahura Ngurah Rai, I Ketut Subandi, dalam raker itu.

Jro Bendesa Adat Serangan, Nyoman Gede Pariatha, mengatakan, desa adat telah membentuk pokja untuk melakukan seleksi terhadap pedagang yang akan mengisi kios-kios di Kampung Kuliner Serangan.

Pihaknya ingin memberi warna kuliner sehingga tempat ini diharapkan tidak saja menyajikan seafood semata, tetapi juga dapat menghadirkan kuliner lainnya yang terdapat di Desa Serangan. Setelah seleksi, ia pun berharap pembinaan dan pendampingan dari pemerintah.

Dalam raker itu, para anggota DPRD Kota Denpasar mengharapkan Kampung Kuliner Serangan dapat beroperasi secepatnya. Seperti disampaikan Agus Wirajaya, jangan sampai bangunan yang sudah jadi tidak terpakai dalam jangka waktu lama yang justru akan cepat rusak.

Hal senada disampaikan AA Gede Mahendra. Dia meminta agar kampung kuliner ini segera beroperasi sehingga tidak sampai melebihi batas pemeliharaan 8 Juni 2025.

Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Mariyana Wandhira, mengkritik konsep bangunan kampung kuliner ini. Dia menilai bangunan yang ada lebih seperti sebuah pasar dengan adanya kios-kios tersebut. Suasana Serangan dengan ciri khas pantai dan kehidupan nelayannya kurang tampak.

Ia menekankan agar pengelolaan nanti lebih menghadirkan nuansa Serangan. “Bagaimana kita bisa menciptakan kesan supaya wisatawan yang ke Bali merasa kurang lengkap kalau belum ke Kampung Kuliner Serangan,” ujarnya.

Sementara Yoga Adi Putra meminta agar Pemkot melalui instansi terkait mulai gencar mempromosikan Kampung Kuliner Serangan. BTID pun diminta membantu mempromosikan. Ia juga mengusulkan agar dibuat lokasi ikonik di tempat ini yang membuat kalangan muda tertarik datang.

Sedangkan Oka Cahyadi berpandangan Desa Wisata Serangan perlu menampilkan keberagaman budayanya untuk menambah daya tarik wisata tempat ini. Sehingga wisatawan ke Serangan tidak cuma untuk makan saja.

Dalam kesempatan itu, I Wayan Duaja dan  I Gede Tommy Sumerta menekankan soal penyediaan lahan parkir yang memadai bagi para pengunjung.

Duaja juga mengingatkan soal kepastian legalitas penyerahan tanah dari BTID kepada Desa Adat Serangan yang sekarang dibangun kampung kuliner supaya tidak ada masalah kepemilikan tanah di kemudian hari. Dan, Tommy mengingatkan BTID agar memenuhi kesepakatan-kesepakatan terdahulu dengan krama adat Serangan.

Sebelum menutup raker, Ketua Komisi III, Suadi Putra, menyampaikan, pentingnya koordinasi antardinas dalam menyukseskan program pengembangan Desa Wisata Serangan. Karenanya, Dinas Pariwisata diharapkan melibatkan dinas terkait lainnya dalam mewujudkan Kampung Kuliner Serangan.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada Tahura Ngurah Rai atas kerja samanya selama ini dan telah memberi ruang kepada masyarakat Denpasar untuk dapat memanfaatkan kawasan Tahura dengan mengikuti regulasi.

Kepada Bendesa Adat Serangan, Suadi mengharapkan agar Kampung kuliner Serangan dapat terwujud dalam waktu dua bulan ke depan. Dia menyarankan Bendesa Adat dapat berkomunikasi lebih aktif lagi dengan masyarakat yang selama melanggar pemanfaatan lahan Tahura.

“Jro Bendesa mohon komunikasi yang baik dengan krama. Saran titiang juga buat akun resmi desa adat sehingga menghindari informasi atau berita yang tidak benar beredar,” pungkasnya.

Sumber : Media Pos Bali

Editor : Humas DPRD