Denpasar — Ketua Bawaslu Kota Denpasar, I Putu Hardy Sarjana beserta jajaran melaksanakan audiensi dan diterima langsung oleh pimpinan serta anggota DPRD Kota Denpasar pada Senin (30/03/2026), bertempat di Ruang Sidang DPRD Kota Denpasar.

Audiensi tersebut diterima oleh Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, yang didampingi Wakil Ketua Ida Bagus Yoga Adi Putra dan Made Oka Cahyadi Wiguna. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus mempersilakan pihak Bawaslu untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi agenda dalam audiensi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Denpasar, I Putu Hardy Sarjana, menyampaikan apresiasi atas penerimaan yang diberikan. Ia mengungkapkan bahwa audiensi ini menjadi momentum penting bagi Bawaslu untuk menyampaikan berbagai informasi terkait tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

“Suatu kebanggaan bagi kami Bawaslu dapat hadir dan menyampaikan informasi serta kegiatan kami,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam pengawasan hasil Pemilu dan Pilkada, Bawaslu Kota Denpasar menemukan sejumlah pelanggaran. Namun, jumlah laporan dari masyarakat terbilang relatif sedikit.

“Dalam pengawasan hasil Pemilu dan Pilkada, kami menemukan lima pelanggaran. Laporan masyarakat juga cukup sedikit, yakni dua pada Pemilu dan satu pada Pilkada. Sementara itu, kegiatan pencegahan justru cukup banyak kami lakukan,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dari DPRD Kota Denpasar dan Pemerintah Kota Denpasar yang telah memfasilitasi koordinasi bersama partai politik, khususnya dalam penertiban alat peraga kampanye (APK).

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan pimpinan DPRD dan Pemerintah Kota Denpasar yang telah memfasilitasi kami untuk duduk bersama dengan pimpinan partai politik, sehingga penurunan APK dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum direkomendasikan ke KPU dan didukung oleh Satpol PP,” tambahnya.

Selain itu, upaya penertiban APK yang dilakukan Bawaslu Kota Denpasar juga mendapatkan apresiasi dari tingkat nasional (RI), sebagai bentuk pengakuan atas langkah kolaboratif yang dilakukan bersama para pemangku kepentingan di daerah.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa tujuan utama audiensi ini adalah untuk memperkuat sinergitas antar lembaga, khususnya dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang bersih di Kota Denpasar.

DPRD Kota Denpasar mengingatkan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, agar setiap pelanggaran yang terjadi dalam proses demokrasi dapat ditindaklanjuti secara optimal.

Lebih lanjut, DPRD Kota Denpasar memberikan apresiasi terhadap berbagai program yang telah dijalankan Bawaslu, terutama dalam hal sosialisasi kepada masyarakat hingga ke tingkat bawah, meskipun di tengah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

“Hal ini penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana berdemokrasi yang baik dan benar, sehingga partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dapat meningkat,” ujar Ketua DPRD.

Selain itu, permasalahan daftar pemilih masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapatkan perhatian serius. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara KPU dan Bawaslu guna memastikan validitas data pemilih.

Melalui audiensi ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara DPRD, Bawaslu, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung terselenggaranya Pemilu dan Pilkada yang jujur, adil, dan berkualitas di Kota Denpasar.