Denpasar, Humas DPRD - Komisi III dan Komisi IV DPRD Kota Denpasar menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar di ruang sidang DPRD Denpasar, Rabu (3/6/2026). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Denpasar, I Wayan Suadi Putra, membahas program renovasi gedung SD dan SMP serta penambahan ruang belajar dalam rangka memenuhi kebutuhan rombongan belajar (rombel) di Kota Denpasar.

Dalam raker ini hadir Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, yakni I Wayan Mariyana Wandhira, Ida Bagus Yoga Adi Putra (Gus Yoga), dan Made Oka Cahyadi Wiguna. Hadir pula pimpinan dan anggota Komisi III serta Komisi IV DPRD Denpasar, Kepala Disdikpora Kota Denpasar bersama jajaran. Ketua Komisi III DPRD Denpasar, Suadi Putra, mengatakan rapat kerja tersebut digelar untuk memastikan progres pembangunan dan renovasi sekolah yang saat ini sedang berjalan maupun yang masih dalam tahap proses pengadaan.

Menurutnya, masyarakat dan anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing banyak mempertanyakan perbedaan waktu pelaksanaan pembangunan sekolah. Ada sejumlah proyek yang sudah mulai dikerjakan, sementara sebagian lainnya belum berjalan.

"Hari ini kita memastikan data dan perkembangan pelaksanaan pembangunan sekolah. Ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan waktu pelaksanaannya berbeda-beda, salah satunya penerapan sistem mini kompetisi dalam proses tender yang kini lebih ketat. Bahkan ada beberapa paket pekerjaan yang mengalami gagal tender sehingga pelaksanaannya tidak bersamaan," ujar Suadi Putra.   Meski demikian, pihaknya mengingatkan Disdikpora agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan tidak molor hingga akhir tahun anggaran.

Dalam rapat tersebut terungkap sebanyak 36 paket pembangunan dan renovasi sekolah akan dikerjakan pada tahun 2026. Selain itu, sejumlah usulan pembangunan dan rehabilitasi sekolah lainnya juga telah masuk dalam perencanaan tahun 2027.

Kadisdikpora Kota Denpasar, Anak Agung Gede Wiratama, membeberkan, pembangunan untuk tahun 2026 menyasar 28 sekolah dasar (SD) dan 8 sekolah menengah pertama (SMP) dengan total anggaran mencapai Rp131 miliar. Kegiatan pembangunannya meliputi pembangunan ruang kelas baru (RKB), tempat ibadah, tembok penyengker, hingga toilet.

Suadi Putra juga menyoroti keterbatasan anggaran pemeliharaan sekolah setelah adanya refocusing anggaran pada tahun sebelumnya. "Kami berharap anggaran yang sifatnya teknis dan menyangkut keselamatan serta kenyamanan peserta didik jangan sampai dipotong," tegasnya.

Selain persoalan anggaran, DPRD juga menyoroti kerusakan yang kerap terjadi pada plafon sejumlah gedung sekolah bertingkat. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi teknis agar tidak terus berulang pada proyek-proyek berikutnya.  

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Mariyana Wandira, menekankan pentingnya penyusunan database dan perencanaan jangka pendek, menengah, serta panjang sebagai dasar pembangunan sarana pendidikan di Kota Denpasar. Menurutnya, seluruh program pembangunan dan rehabilitasi sekolah harus berbasis data kondisi riil di lapangan, mulai dari jumlah sekolah, tingkat kerusakan bangunan, hingga kebutuhan RKB.

"Kalau seluruhnya berbasis data dan kajian yang jelas, maka penganggaran akan lebih mudah dipertahankan. Kita bisa menentukan skala prioritas secara objektif dan tidak hanya berdasarkan usulan atau kepentingan tertentu," ujarnya.

Mariyana Wandhira juga mendorong Disdikpora melakukan kajian terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi dibangun SMP negeri baru, khususnya di kawasan yang masih mengalami kekurangan daya tampung sekolah negeri.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Denpasar, Gus Yoga. Ia menilai pembangunan dan renovasi sekolah harus terus dipercepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Ia juga menyoroti perlunya penambahan SMP negeri baru. "Kami mendorong percepatan pembangunan sekolah dan penambahan SMP negeri baru. Di Sanur masih ada beberapa wilayah yang membutuhkan pemerataan akses pendidikan sehingga ini perlu menjadi perhatian bersama," katanya.

Ia juga menyinggung sejumlah fasilitas pendidikan di kawasan Sanur yang sempat menjadi sorotan masyarakat dan media sosial. Menurutnya, berbagai kerusakan yang terjadi telah masuk dalam daftar prioritas perbaikan Disdikpora.

Sementara Wakil Ketua DPRD Denpasar, Oka Cahyadi, menegaskan pentingnya pembangunan dan pemeliharaan sarana pendidikan yang berbasis database dan skala prioritas. Menurutnya, setiap program rehabilitasi maupun pembangunan gedung sekolah harus mempertimbangkan tingkat kerusakan, usia bangunan, serta kebutuhan pelayanan pendidikan di masing-masing wilayah.

"Kita ingin seluruh perbaikan dan pembangunan sekolah dilakukan secara terukur berdasarkan data yang valid. Selain itu, pemerataan SMP negeri juga harus dipercepat agar setiap tahun anak-anak kita tidak mengalami kesulitan dalam proses penerimaan murid baru," ujarnya.

Melalui rapat kerja tersebut, DPRD Kota Denpasar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan, sekaligus memastikan kebutuhan ruang belajar dan kualitas infrastruktur sekolah dapat terpenuhi secara bertahap di seluruh wilayah Kota Denpasar.

Sumber : Media Pos Bali

Editor : Humas DPRD