Peroses perhelatan pesta Demokrasi khususnya pemilihan Kepala Daerah secara serentak telah berlangsung sejak beberapa waktu lalu demikian halnya pemilihan walikota dan wakil walikota Denpasar. Meski proses telah berlangsung namun dana yang di anggarkan dalam APBD belum sepenuhnya cair terutama dana pengamanan dan kepolisian. Mencermati hal itu Ketua Fraksi Demokrat AA Susruta Ngurah Putra dan Ketua Fraksi Hanura DPRD Kota Denpasar I.B Ketut Kiana berharap agar dana tersebut segera dicairkan.

Karena itu pihaknya mendesak agar pencairan dana dana pendukung itu harus segera di rehalisasikan disebut dalam APBD induk dan perubahan yang telah ditetapkan, jumlah dan yang dialokasikan untuk kelancaran pilwali cukup besar. Dana yang dialokasikan KPU mencapai Rp 16,6 miliar, Panwas dialokasikan sebesar RP 4,2 miliar, polisi mendapat alokasi anggaran Rp 2,6 miliar, dan TNI sebesar Rp 548 juta.

Seperti diketahui pilwali yang dilakukan serentak bersama sejumlah daerah di Indonesia akan berlangsung 9 Desember 2015, saat ini KPU Denpasar telah menetapkan sebagai masa kampanye, bahkan telah digelar debat publik untuk tiga pasangan calon yang akan bertarung memperebutkan kursi walikota dan wakil walikota untuk masa periode 5 tahun kedepan.