Guna merampungkan substansi dalam ranperda tentang Pelestarian Ogoh-Ogoh, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Denpasar kembali mengundang Pemerintah dalam rapat kerja pada Senin, 9 Desember 2024 bertempat di Ruang Sidang DPRD Kota Denpasar.

Adapun beberapa hal yang masih menjadi pencermatan diantaranya, pencantuman jenis sanksi, pelaksanaan tempat dan waktu terkait parade Ogoh-Ogoh, hingga sejauh mana pembatasan terhadap penggunaan sound system.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua PHDI Kota Denpasar, Dr. A.A. Ngurah Agung Wira Bima Wikrama mengingatkan agar dalam penyusunan materi muatan ranperda terkait pelestarian Ogoh-Ogoh juga memperhatikan pada kerangka dasar Agama Hindu yaitu Tattwa, Etika dan Upacara. Ia menyoroti perlunya pengaturan waktu pelaksanaan parade Ogoh-Ogoh karena jangan sampai ada parade sampai jam 11 malam sehingga kondisi tersebut kurang sesuai dengan nilai Tattwa dari Ogoh-Ogoh itu sendiri.

Usul dan saran kemudian juga disampaikan oleh Ketua Pasikian Yowana Kota Denpasar, Anak Agung Made Angga Harta Yana, yang menyoroti rencana penghapusan sanksi pidana dalam ranperda. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan pengalaman tahun lalu, bahwa banyak pelanggaran-pelanggaran yang justru dilakukan oleh oknum yang berKTP di luar Denpasar, sehingga menurutnya sebagai efek jera sanksi pidana hendaknya dipertahankan.

Menutup rapat, I Nyoman Darsa menyampaikan terimakasih kepada peserta rapat atas masukan yang diberikan dan tentunya saran-saran yang diberikan akan dilakukan pencermatan kembali oleh tim penyusun.
“Rapat dan pembahasan ini bukan hanya sampai disini saja karena masih ada jenjang selanjutnya yaitu tim perumus akan melakukan harmonisasi lagi dengan KumHAM begitu juga ke Provinisi, mudah-mudahan ini bisa selesai tepat waktu sehingga permasalahan peraturan daerah ini bisa kita rangkumkan serta bisa kita terapkan di dalam melakukan parade Ogoh-Ogoh yang akan dilakukan di tahun 2025”, ungkapnya.