RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KOTA DENPASAR. LAPORAN PANSUS XIX, XX, XXI, DAN XXII

  • 09 Desember 2021
  • Oleh: dprd
  • Dibaca: 191 Pengunjung

Laporan Pansus XIX DPRD Kota Denpasar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Laporan Pansus XX DPRD Kota Denpasar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda Kota Denpasar nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Laporan Pansus XXI DPRD Kota Denpasar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Denpasar nomor 1 tahun 2020 tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Laporan Pansus XX DPRD Kota Denpasar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah. Ini di agendakan dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Kota Denpasar yang digelar, Rabu ( 8 / 12 ).

Rapat Paripurna di Pimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede di dampingi Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira yang dihadiri oleh segenap Anggota. Hadir pula Plt. Setwan, Ketut Gede Gunawan beserta jajaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar.

Laporan Pansus XIX yang di bacakan oleh, I Gusti Made Wira Namiartha mengatakan, Adapun latarbelakang Penyusunan Ranperda ini di karenakan sektor Pertanian masih memegang peranan penting dalam menopang perekonomian daerah, juga di butuhkan peningkatan Produktivitas hasil Pertanian dalam memenuhi kebutuhan Pangan bagi masyarakat di Kota Denpasar.

Laporan Pansus XX yang di bacakan oleh, I Nyoman Gede Sumara mengatakan, Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka terhadap Peraturan Daerah Kota Denpasar mengenai bangunan Gedung harus di lakukan penyesuaian, termasuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin mendirikan bangunan, sehingga terdapat kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Laporan Pansus XX I  yang di bacakan oleh Luh Putu Mama's Lestari mengatakan, Diundangkannya undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021  tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, mewajibkan pemberi Kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing di Daerah untuk melengkapi dokumen perencanaan penggunaan tenaga kerja asing.

Dan yang terakhir dari Pansus XXII DPRD Kota Denpasar yang dibacakan oleh Ida Bagus Ketut Wirajaya mengatakan,  Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah merupakan Ranperda Inisiatif Eksekutif. Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam penyediaan Pangan. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan Pangan dari pandangan fisik maupun ekonomi dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup tinggi bagi seluruh masyarakat di daerah dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya. Untuk itu Pemerintah Daerah Kota Denpasar berinisiatif untuk menetapkan peraturan daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Serta mengenai penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sesuai dengan amanat yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.


  • 09 Desember 2021
  • Oleh: dprd
  • Dibaca: 191 Pengunjung

Berita Terkait Lainnya

I Gusti Ngurah Gede, SH

Apakah Informasi yang tersaji pada Website DPRD Kota Denpasar, bermanfaat bagi Anda?