PEMBUKAAN RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA DENPASAR. DEWAN USULKAN SATU RANPERDA INISIATIF, PEMKOT USULKAN LIMA RANPERDA.

  • 08 Desember 2021
  • Oleh: dprd
  • Dibaca: 188 Pengunjung

Rapat Paripurna ke - 27 masa Persidangan III DPRD Kota Denpasar, digelar di Kantor DPRD Kota Denpasar. Selasa ( 7/12 ). Rapat Paripurna mengagendakan Penyampaian Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh Ketua DPRD Kota Denpasar, dan Penyampaian Lima Ranperda oleh Wali Kota Denpasar untuk di bahas dan di tetapkan menjadi Perda. Yaitu Ranperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Ranperda tentang Retribusi Pernpa jangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.

Rapat Paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira di hadiri Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Anggota DPRD, Jajaran OPD Pemkot Denpasar, serta hadir pula secara daring Forkopimda Kota Denpasar.

Dalam Pidato pengantar Wali Kota yang dibacakan oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan, Penyusunan Ranperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung ini menjadi hal yang sangat Krusial dalam menopang hampir seluruh aktivitas perekonomian nasional.

Ranperda tentang Retribusi Pengesahan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan tindak lanjut dari PP no 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Penyusunan Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. Dimana perlu dilaksanakan perubahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sedangkan Penyusunan Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Ketua DPRD Kota Denpasar dalam Pidato Pengantarnya yang di bacakan, Ketua Bapemperda, AA Putu Gede Wibawa mengatakan, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sangat penting di dalam perkembangan kehidupan yang semakin berkembang. Sektor Pertanian memiliki pengaruh terhadap hajat hidup orang banyak, serta mewujudkan kemajuan kesejahteraan umum.


  • 08 Desember 2021
  • Oleh: dprd
  • Dibaca: 188 Pengunjung

Berita Terkait Lainnya

I Gusti Ngurah Gede, SH

Apakah Informasi yang tersaji pada Website DPRD Kota Denpasar, bermanfaat bagi Anda?