PEMBUKAAN RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA DENPASAR

  • 28 Juni 2021
  • Oleh: dprd
  • Dibaca: 75 Pengunjung

Rapat Paripuna DPRD Kota Denpasar ke - 10 masa Persidangan II dengan Agenda Penyampaian Pidato Pengantar Walikota Denpasar terhadap Ranperda Kota Denpasar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020, Ranperda Kota Denpasar tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Ranperda Kota Denpasar tentang Perubahan Atas Perda Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sementara DPRD Kota Denpasar, turut menyampaikan Ranperda tentang Perlindungan Lanjut Usia yang merupakan Ranperda Inisiatif, di gelar Jumat 25/6. Rapat Paripurna yang di Pimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngr Gede di dampingi Wakil Ketua, I Wayan Mariana Wandhira, ini dihadiri Walikota Denpasar, I GN Jaya Negara bersama Wakil Walikota, I Kadek Agus Arya Wibawa, serta Pj. Sekda Kota Denpasar, I Made Toya yang mengikuti secara langsung di Ruang Sidang DPRD Kota Denpasar. Tampak hadir pula secara langsung dan Virtual, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Made Muliawan Arya serta Anggota DPRD Kota Denpasar, selain itu hadir pula Kepala OPD dan Forkopimda Kota Denpasar.

Walikota Denpasar, I GN Jaya Negara, dalam Pidato Pengantarnya mengatakan, Rancangangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020. Secara Umum dalam APBD Tahun Anggaran 2020, Kemampuan Pendapatan Daerah di Rencanakan sebesar Rp. 1,94 Triliun lebih, Sedangkan Realisasinya sebesar Rp. 1,96  Triliun lebih. Belanja Daerah di Rencanakan sebesar Rp. 2,18 Triliun lebih dan Realisasinya sebesar Rp. 1,88 Triliun lebih.

Mengenai Gambaran Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dimana Struktur Belanja Daerah di Bagi menjadi Dua Bagian, yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Total Anggaran Belanja Daerah di Rencanakan sebesar Rp. 2,18 Triliun lebih Sedangkan Realisasinya Sebesar Rp. 1,88  Triliun lebih atau sebesar 86, 42 %  Persen. Penghematan Belanja Daerah ini terjadi antara lain karena adanya upaya - upaya penghematan Anggaran Belanja pada setiap program dan kegiatan dengan mengedepankan Prinsip - Prinsip Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomis dan atas belanja kegiatan yang tidak bisa terlaksana karena situasi Pandemi COVID -19.

Untuk Struktur Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerima Pembiayaan Terealisasi sebesar Rp. 237, 42  Milyar lebih dari yang di Anggarkan Sebesar Rp. 237, 42 Milyar atau sebesar 100 %.  Penerimaan Pembiayaan ini terdiri dari Penerimaan SILPA yang di Anggarkan Sebesar Rp. 237, 42 Milyar lebih dari yang di Anggarkan Sebesar Rp. 237, 42 Milyar lebih atau sebesar 100 %. Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan yang di pergunakan untuk penyertaan modal / investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp. 4,12  Milyar lebih dari yang di Anggarkan Sebesar Rp. 4,12 Milyar lebih atau terealisasi sebesar 100 %.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Denpasar telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Taun 2015, tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Dasar Pembentukan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sejalan dengan Perubahan Regulasi dimana Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan di ganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sehingga Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah juga sudah tidak berlaku lagi.

Disamping Kedua Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan di awal, dapat disampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan tindak lanjut dari ditetapkanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten / Kota.

Demikian Dari Ketiga Rancangan Peraturan Daerah tersebut, Semoga Peraturan Daerah yang akan dihasilkan memiliki manfaat yang sebesar - besarnya dalam mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Denpasar.Jelas Walikota IGN Jaya Negara.

Ketua Badan Pembentukan Perda Daerah ( Bapemperda ), DPRD Kota Denpasar, AA Putu Gede Wibawa menjelaskan Para Lanjut Usia ( Lansia ) merupakan salah satu isu penting yang senantiasa dibahas oleh Negara - Negara di Dunia. Isu tersebut berpusat pada upaya Perlindungan Terhadap Hak - Hak Lanjut Usia, mulai dari Jaminan Sosial, Hak atas Kesehatan Fisik dan Mental, Hak atas Pendidikan dan Budaya, serta Hak atas Standar Kehidupan yang Layak. Berdasarkan pemahaman itu, maka sangat perlu dibentuk Peraturan Daerah yang Khusus mengatur tentang Lansia di Kota Denpasar. Jelasnya.


  • 28 Juni 2021
  • Oleh: dprd
  • Dibaca: 75 Pengunjung

Berita Terkait Lainnya

I Gusti Ngurah Gede, SH

Apakah Informasi yang tersaji pada Website DPRD Kota Denpasar, bermanfaat bagi Anda?